Strategi Dinas Sosial dalam Mengatasi Anak Jalanan dan Pekerja Anak di Indonesia

Masalah anak jalanan dan pekerja anak masih menjadi isu sosial serius di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, terdapat sekitar 1,2 juta anak yang bekerja di sektor informal dan 68.000 di antaranya hidup tanpa pengawasan orang tua di jalanan. Fenomena ini bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga mencerminkan ketimpangan sosial dan lemahnya perlindungan anak di berbagai daerah. Dikutip dari laman https://dsos.id/, Dinas Sosial memiliki tanggung jawab besar dalam mengatasi persoalan tersebut melalui kebijakan, program rehabilitasi, dan pemberdayaan keluarga rentan. 

Artikel ini membahas strategi Dinas Sosial dalam mengatasi anak jalanan dan pekerja anak di Indonesia secara komprehensif, mulai dari latar belakang, kebijakan hukum, hingga upaya konkret yang dilakukan di lapangan.

Akar Permasalahan Anak Jalanan dan Pekerja Anak

Isu anak jalanan dan pekerja anak memiliki berbagai faktor penyebab yang saling berkaitan. Untuk memahami strategi Dinas Sosial, penting menelusuri akar permasalahannya terlebih dahulu.

1. Faktor Ekonomi dan Kemiskinan Struktural

Kemiskinan menjadi penyebab utama meningkatnya jumlah anak yang bekerja di usia dini. Banyak keluarga dengan pendapatan rendah menjadikan anak sebagai sumber tambahan penghasilan. Lapangan kerja orang dewasa yang terbatas dan biaya hidup yang meningkat mendorong keluarga mengambil jalan pintas dengan melibatkan anak dalam pekerjaan informal.

2. Faktor Sosial dan Urbanisasi

Arus urbanisasi menyebabkan banyak keluarga dari desa pindah ke kota dengan harapan ekonomi yang lebih baik. Namun, tanpa dukungan sosial memadai, sebagian keluarga hidup di lingkungan kumuh dan tidak stabil. Anak-anak dari keluarga tersebut sering turun ke jalan untuk mengemis atau menjajakan barang demi bertahan hidup. Situasi ini menuntut kehadiran Dinas Sosial untuk melakukan pendataan dan penjangkauan secara langsung.

3. Kurangnya Edukasi tentang Hak Anak

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak anak membuat praktik pekerja anak masih dianggap wajar. Banyak orang tua tidak memahami bahwa anak memiliki hak untuk belajar, bermain, dan mendapatkan perlindungan dari pekerjaan berbahaya. Edukasi publik menjadi langkah penting dalam mengubah pola pikir tersebut.

Kebijakan dan Payung Hukum Perlindungan Anak

Peran Dinas Sosial tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum yang mendasari program perlindungan anak (sumber: https://dsos.id/). Regulasi ini menjadi acuan utama dalam setiap strategi penanggulangan anak jalanan dan pekerja anak.

1. Undang-Undang dan Regulasi Nasional

Pemerintah telah menerbitkan berbagai aturan untuk melindungi anak dari eksploitasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini menegaskan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan bebas dari pekerjaan berisiko. 

Indonesia juga meratifikasi Konvensi ILO No. 182 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. Selain itu, Kementerian Sosial bersama Dinas Sosial daerah menerapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rehabilitasi Sosial Anak sebagai panduan pelaksanaan di lapangan.

2. Kebijakan Daerah dan Implementasi di Lapangan

Setiap daerah memiliki strategi tersendiri dalam menanggulangi masalah anak jalanan. Misalnya, Dinas Sosial Kabupaten Kebumen menjalankan program perlindungan anak berbasis keluarga dengan pendekatan sosial dan ekonomi. Pemerintah daerah juga membentuk tim terpadu untuk pendataan anak rentan, memberikan pelatihan keterampilan bagi orang tua, serta menyiapkan layanan rumah singgah.

Strategi Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan

Berbagai langkah dilakukan Dinas Sosial untuk mengatasi masalah anak jalanan, mulai dari pendataan hingga reintegrasi sosial.

1. Pendataan dan Identifikasi Anak Jalanan

Dinas Sosial melakukan pendataan by name by address untuk memastikan anak yang ditangani benar-benar sesuai sasaran. Data ini digunakan dalam perencanaan program bantuan sosial dan rehabilitasi. Pendataan dilakukan bekerja sama dengan RT/RW, sekolah, dan aparat desa agar hasilnya akurat.

2. Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial

Setelah proses identifikasi, anak yang ditemukan di jalan akan menjalani rehabilitasi sosial di rumah singgah. Mereka mendapatkan layanan konseling, pelatihan keterampilan, dan bimbingan moral. Setelah kondisi anak dinilai stabil, Dinas Sosial membantu proses reintegrasi sosial agar anak bisa kembali ke sekolah atau tinggal bersama keluarga.

3. Pemberdayaan Keluarga Rentan

Kemiskinan menjadi akar masalah utama, sehingga solusi jangka panjang adalah pemberdayaan ekonomi keluarga. Dinas Sosial memberikan pelatihan usaha kecil, bantuan alat kerja, serta akses program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga miskin. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan keluarga terhadap penghasilan anak.

4. Pencegahan dan Sosialisasi Publik

Dinas Sosial juga aktif melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui sekolah, komunitas, dan tempat ibadah. Kampanye bertajuk “Anak Bukan Pekerja” bertujuan menumbuhkan kesadaran bahwa anak harus dilindungi, bukan dijadikan tenaga kerja. Kolaborasi dengan media lokal turut memperluas jangkauan pesan edukatif ini.

Strategi Penanggulangan Pekerja Anak

Masalah pekerja anak memerlukan pendekatan berbeda karena melibatkan dunia usaha dan sistem ketenagakerjaan.

1. Pengawasan Dunia Usaha dan Lapangan Kerja

Dinas Sosial bersama Dinas Tenaga Kerja melakukan inspeksi ke perusahaan dan industri kecil untuk memastikan tidak ada anak di bawah umur yang dipekerjakan. Pengawasan juga mencakup sektor informal seperti warung, pabrik rumahan, dan pasar. Jika ditemukan pelanggaran, perusahaan dikenai sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan hukum.

2. Pendidikan Alternatif untuk Anak Bekerja

Bagi anak yang sudah terlanjur bekerja, Dinas Sosial menyediakan pendidikan alternatif seperti program Kejar Paket dan pelatihan keterampilan. Program ini memberi peluang anak tetap belajar sambil mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Selain itu, beasiswa dan bantuan perlengkapan sekolah diberikan untuk mendorong anak kembali ke dunia pendidikan.

Kolaborasi Lintas Sektor dan Masyarakat

Penanganan anak jalanan dan pekerja anak tidak dapat dilakukan oleh Dinas Sosial saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan hasil yang lebih efektif.

1. Sinergi Pemerintah Daerah dan Lembaga Sosial

Dinas Sosial menjalin kerja sama dengan kepolisian, Dinas Pendidikan, lembaga agama, serta organisasi masyarakat. Forum Koordinasi Perlindungan Anak Terpadu dibentuk di tingkat kabupaten untuk memastikan komunikasi antarinstansi berjalan efektif. Dalam forum ini, setiap lembaga memiliki peran spesifik: Dinas Sosial sebagai pelaksana rehabilitasi, sekolah sebagai wadah pendidikan, dan masyarakat sebagai pengawas lingkungan.

2. Peran Masyarakat dalam Pencegahan

Kesadaran masyarakat menjadi kunci dalam pencegahan pekerja anak. Pelaporan cepat kepada Dinas Sosial melalui hotline dan media sosial membantu penanganan lebih cepat. Di beberapa daerah, terbentuk komunitas seperti rumah belajar dan pos perlindungan anak yang berfungsi sebagai tempat aman bagi anak rentan.

Tantangan dalam Penanganan Anak Jalanan dan Pekerja Anak

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial menghadapi berbagai tantangan di lapangan yang perlu diselesaikan secara bertahap.

1. Keterbatasan Anggaran dan SDM

Anggaran yang terbatas sering menjadi kendala dalam menjangkau seluruh anak jalanan di wilayah luas. Selain itu, jumlah pekerja sosial masih minim dibandingkan dengan jumlah anak yang harus ditangani. Kondisi ini memerlukan dukungan dari pemerintah pusat dan sektor swasta untuk menambah sumber daya.

2. Stigma Sosial dan Kesulitan Reintegrasi

Masyarakat sering kali memberi stigma negatif kepada anak jalanan, menganggap mereka tidak disiplin atau berperilaku buruk. Stigma ini membuat proses reintegrasi sosial menjadi sulit. Dinas Sosial perlu melakukan pendekatan psikososial agar masyarakat mau menerima anak-anak tersebut kembali.

3. Perlunya Pendekatan Berkelanjutan

Penanganan anak jalanan tidak boleh berhenti pada tahap rehabilitasi. Dinas Sosial perlu menerapkan sistem pemantauan berkelanjutan untuk memastikan anak tidak kembali ke jalan. Program pendampingan pascarehabilitasi dan pelatihan lanjutan menjadi langkah penting agar hasil intervensi bersifat permanen.

Dampak Positif dari Program Dinas Sosial

Berbagai daerah telah menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan angka anak jalanan. Contohnya, Kota Surabaya dan Yogyakarta berhasil menekan jumlah anak jalanan hingga 50% dalam lima tahun terakhir. 

Di Kebumen, program pembinaan keluarga rentan menghasilkan dampak signifikan dengan meningkatnya jumlah anak yang kembali bersekolah dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Kesadaran masyarakat juga meningkat berkat kampanye edukatif yang dilakukan Dinas Sosial bersama lembaga lokal.

Kesimpulan

Penanggulangan anak jalanan dan pekerja anak merupakan tantangan sosial yang membutuhkan strategi terintegrasi. Dinas Sosial memiliki peran vital melalui pendataan, rehabilitasi, pemberdayaan keluarga, dan sosialisasi publik. 

Namun, keberhasilan upaya ini memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk dunia usaha dan masyarakat. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, berpendidikan, dan terlindungi dari eksploitasi.

Berbagi :